Partai Islam yang Menjunjung Syariat Dilarang di Bangladesh, Demonstrasi Meluas

Polisi dan demonstran bentrok dalam demonstrasi umum selama 48 jam oleh  partai Islam terbesar di Bangladesh terhadap putusan pengadilan  yang membatalkan pendaftaran mereka di Komisi Pemilihan Umum.

Ratusan ribu pendukung partai Jamaat-e-Islami turun ke jalan di dua daerah Meherpur, sebuah wilayah
bagian barat ibukota, Dhaka, kata polisi pada hari Selasa.

Kebanyakan usaha kecil dan toko-toko memilih tutup di Dhaka, sementara bus pada terminal kota terganggu juga karena adanya pemogokan.

Sejumlah batalion polisi anti huru hara serta kendaraan lapis baja dikerahkan di titik kunci di Dhaka untuk mencegah kemungkinan tindakan kekerasan.

Stasiun TV melaporkan bahwa pendukung Jamaat memblokir jalan-jalan dan membakar ban sebagai simbolis pemogokan.

Pasukan keamanan menggunakan gas air mata dan pentungan untuk membubarkan kerumunan massa, media lokal melaporkan.

Setidaknya 50 orang, termasuk 10 polisi, terluka dalam bentrokan.

Seorang juru bicara kepolisian metropolitan Dhaka mengatakan kepada AFP bahwa lima demonstran ditangkap selama demonstrasi.

Pada tanggal 1 Agustus, sebuah panel Pengadilan Tinggi memutuskan bahwa peraturan partai Jamaat-e-Islami melanggar ketentuan konstitusional sekularisme negara hanya karena Partai Islam itu ingin menerapkan hukum Islam, atau Syariah.

Karena keputusan pengadilan, partai tersebut  dilarang mengambil bagian dalam pemilu berikutnya.

Sebuah kelompok hak asasi manusia yang berbasis di AS pada Senin mengecam penangkapan seorang aktivis terkemuka Bangladesh atas tuduhan  palsu oleh pemerintah setelah tindakan keras mematikan terhadap protes di bulan Mei lalu.

Human Rights Watch menuntut pembebasan segera Adilur Rahman Khan yang dijemput oleh polisi di depan kediamannya di ibukota pada Sabtu.

“Penangkapan Adil Khan tampaknya merupakan upaya untuk membungkam salah satu kritikus paling vokal pemerintah Bangladesh sebelum pemilu nasional,” Brad Adams, direktur Asia Human Rights Watch mengatakan dalam sebuah pernyataan.

Pemerintah AS juga mendesak Bangladesh untuk membebaskan Khan, mengatakan penahanannya memiliki “efek dingin” pada masyarakat sipil. (Aljazeera/Dz)