Ikhwanul Muslimin Tolak Himbauan Syeikh Al Azhar untuk Dialog

Sabtu, Ikhwanul Muslimin menolak seruan dialog atas himbauan Syeikh Imam Al Tayeb dari al-Azhar, untuk menyelesaikan krisis politik yang sedang berlangsung yang dipicu oleh penggulingan Presiden Mohamed Mursi. Al Tayeb mengatakan sebelumnya pada hari itu akan mulai menghubungi tokoh-tokoh yang telah mengajukan inisiatif untuk menemukan jalan keluar dari krisis pada hari Senin. Namun, para pemimpin
Ikhwanul Muslimin mengatakan kepada kantor berita Anadolu Turki pada hari Sabtu bahwa mereka menolak inisiatif al-Azhar untuk terlibat dalam dialog dan mengambil bagian dalam pemilihan presiden mendatang di negara itu. Para pemimpin Ikhwanul juga menuduh Imam Ahmed al-Tayeb mendukung ”kudeta militer” terhadap Mursi. Imam al-Tayeb mengumumkan sebelumnya bahwa ia akan mengundang personil penentu untuk mengadakan pertemuan dengan tujuan untuk merumuskan inisiatif bersatu untuk memecahkan kebuntuan politik yang melanda negara itu menyusul kudeta 3 Juli atas Mursi, sebuah sumber yang dekat dengan imam mengatakan dengan kondisi tidak ingin disebutkan namanya. Al-Azhar menyatakan optimisme bila pertemuan itu bisa diselenggarakan, dan akan mengajukan beberapa inisiatif untuk bisa diterapkan untuk memulai rekonsiliasi nasional. Sumber itu mengatakan al-Azhar akan mulai menghubungi Partai An Nour , beberapa Partai dan moderat seperti Partai Al Wasat bersama dengan tokoh-tokoh seperti al-Awa dan ulama Salafi Mohamed Hassan. “Setiap inisiatif harus menghormati legitimasi konstitusional, terutama pemulihan dari presiden terpilih Mursi,” kata Aliansi Nasional untuk Pertahanan Legitimasi. “Kami menghargai seruan dari lokal dan internasional untuk dialog dan tenang, tetapi penekanan tindakan tenang harus mengamankan kembalinya legitimasi konstitusi pertama.” Imam meminta kesempatan hari raya Idul Fitri bagi Mesir untuk bersatu dan mengesampingkan perbedaan dan memberikan toleransi mereka. Dia juga menekankan bahwa Mesir mampu mengatasi krisis dan menutup pintu terhadap gangguan luar dalam urusan dalam negeri Mesir.